DERAPFAKTA.COM | Pemerintah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab.Tengerang menerbitkan peroyek di Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2023, sehingga ada dugaan praktik jual beli paket di lingkungan dinas tersebut.

Selain dugaan jual beli paket tersebut, terendus tindakan dugaan gratifikasi di ruang lingkup DBMSDA untuk awak media dan aktivis.

Di kutip dari keterangan salah satu wartawan yang enggan disebutkan namanya, saya mendapatkan kucuran dana sebesar 5jt rupiah yang di berikan oleh salah satu Kabid di DBMSDA (RZ), terang nya menjelaskan via chat WhatsApp pada Sabtu (25/11/2023)

Rata-rata memang dikasih semua, yang saya ketahui aktivis dari orang suku saya (marga_red), dan saya juga mereferensikan 3 orang wartawan ke RZ, karena tidak kebagian proyek di ABT, ucapnya.

Sementara Iqbal selaku Sekjen LSM Wadah Aspirasi Rakyat (WAR) angkat bicara, Dalam analisa, kucuran anggaran yang diberikan oleh oknum Kabid (RZ) dalam mengondisikan para wartawan dan aktivis yang nilainya mencapai 5jt rupiah untuk 1 wartawan dan aktivis, pasti jika dikalkulasikan nilainya cukup fantastis, dan merajuk kesuatu pertanyaan, dari mana anggaran tersebut?, Ucapnya pada Minggu (26/11/2023).

Dan ini bisa dikategorikan tindakan gratifikasi, perlu diketahui ucap Iqbal, gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, sesuai yang tercantum di rumusan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001. “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan tindakan yang diduga ke arah gratifikasi, kuat dugaan pemberian itu ada oknum-oknum DBMSDA melakukan permainan proyek dimana penghujung tahun 2023 ini di DBMSDA memang lagi mengucurkan anggaran dalam melakukan kegiatan proyek pembangunan, jelas aktivis asal kecamatan Solear tersebut.

Hal ini (gratifikasi_red) jika dilakukan dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan UU. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang dilakukan.

Apalagi metode pemberian dilakukan secara rahasia? patut diwaspadai gratifikasi yang diberikan secara tidak langsung, apalagi dengan cara yang bersifat sembunyi-sembunyi (rahasia). Adanya metode pemberian ini mengindikasikan bahwa pemberian tersebut cenderung ke arah gratifikasi ilegal.

Dengan praduga apa yang dilakukan oleh oknum Kabid (RZ) DBMSDA mengarah melakukan gratifikasi secara diagonal (seperti petugas layanan publik dengan pengguna layanan publik_red).

Apapun bentuk nya, kasus gratifikasi baik yang dilarang berdasarkan ketentuan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah tindakan yang mengarah praktik Korupsi, dan kami selaku kontrol sosial akan melakukan penegakan korupsi dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengusut terkait kucuran yang di keluarkan oleh DBMSDA Kabupaten Tangerang, tegasnya.

Saat dikonfirmasi untuk kebenaran hal tersebut, melalui pesan WhatsApp RZ enggan memberikan jawaban alian bungkam, hingga berita ini diterbitkan.

(Red)

Facebook Comments