TANGERANG | derapfakta.com, Polemik soal adanya dugaan kasus KKN yang terjadi sekolah kejuruan swasta SMK Nurul Falah Tigaraksa masih terus bergulir, perbuatan tersebut terindikasi yang diduga dilakukan oleh pihak oknum kepala sekolah hingga kini persoalan itu belum ada penyelesaiannya.

Hal yang tengah disoroti oleh Lembaga BP2A2N dimana ditemukan adanya anggaran dana bos untuk gaji 18 tenaga honorer yang mencapai 10 bulan belum dibayarkan, selanjut uang tabungan siswa pun turut raib, ditambah penahan izasah siswa yang telah lulus oleh pihak sekolah.

Menindaklanjuti hal tersebut pihak Kantor Cabang Pendidikan Provinsi Banten melalui Kasi SMK KCD Kabupaten Tangerang pun mendatangi sekolah SMK Nurul Falah, namun sayangnya kepala sekolah tidak menampakan diri, bahkan di jemput pun tidak datang, seolah menghindar dari masalah.

“Padahal kedatangan kita ingin bertemu dengan kepala sekolah dan bendahara, tata usaha, namun pihak kepala sekolah dan bendahara tidak ada di lokasi, terang Maksis.

Kita berupaya minta dihadirkan kepala sekolahnya dan untuk di jemput namun tetap tidak datang, juga pada sebelumnya kita pernah hubungi komunikasi via telepon beberapa waktu lalu tidak aktif juga, kalau kita bicara profesionalitas mesti harus ada disini, ini kan jam kantor harus ada yang didelegasikan,” ungkap Kasi SMK di KCD Pendidikan Provinsi Banten wilayah Kabupaten Tangerang Maksis Sakhabi saat dimintai keterangan seusai rapat dengan para guru honorer di SMK Nurul Falah, Senin (26/9/2022).

Maksis pun nampak kecewa atas ketidakhadiran unsur pimpinan di sekolah kejuruan swasta SMK Nurul Falah yang saat ini belum memberikan gaji kepada puluhan tenaga pengajar di sekolah tersebut.

“Selain guru guru tadi, unsur pimpinan yang ada hanya Humas, ya mungkin ada kepentingan lain, kita datangkan juga, kita mau bantu menengahi agar permasalahan ini bisa selesai,” ujar Maksis, sembari kaget saat mendengar informasi dari wartawan ihwal ada ijazah sebagian siswa yang tahan berikut tabungan siswa puluhan juga ikut disandera oleh oknum kepala sekolah.

Selain persoalan gaji 18 guru honorer yang belum dibayarkan, kedatangan orang yang mengawasi jalannya pendidikan tingkat SMK di Kabupaten Tangerang itu, untuk memastikan jalannya kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah itu terus aktif.

Menurutnya, meskipun sistim manajemen di sekolah yang dipimpin oleh Ida Wildakhrini. SE saat ini dinilai sedang carut marut, proses kegiatan KBM harus tetap berjalan.

“Berkaitan dengan itu, sebetulnya kita ingin berupaya berdialog terlebih dahulu, karena saya yakin ini persoalan komunikasi antara kepsek dengan para guru sehingga masalah ini berlarut larut, selain itu kita sampaikan bahwa KBM tidak boleh terganggu, KBM harus tetap berjalan, karena kalau guru sedang bermasalah dengan kesejahteraan, terkadang berpengaruh,” ujar Maksis.

Namun Kasi SMK pada KCD Pendidikan Provinsi Banten wilayah Kabupaten Tangerang itu mengapresiasi kinerja guru yang tetap semangat untuk mengajar.

“Semangat pengabdiannya luar biasa, yang hadir tadi semua guru guru,” imbuhnya.

Terkait ijazah sebagian siswa yang saat ini masih di tahan pada sekolah lain, Maksis menuturkan hal tidak boleh dilakukan.

“Kita belum tahu persoalan itu, kalau pun itu terjadi, maka tidak boleh, upaya upaya untuk menahan ijazah peserta didik itu kita akan tindak tegas,” tegas Kasi SMK Maksis Sakhabi.

Kembali Maksis menegaskan, atas dasar polemik polemik yang ada ini, pihaknya perlu melakukan klarifikasi, melihat fakta dilapangan seperti apa kemudian akan dilakukan supervisi terhadap manajemen sekolah.

Kata dia, Kaitan dengan 10 bulan keterlambatan pembayaran gaji honorer ini masuk dalam ranah manajerial.

“Titik krusial seandainya mengalami kebuntuan upaya penyelesaian, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggara sekolah ini, terburuknya itu kami akan evaluasi, sementara kami melihat dana BOS tidak ada masalah, triwulan pertama, kedua tak masalah, bahkan ini sudah mau keluar tahap ke tiga, kita akan melakukan supervisi itu,” pungkasnya.

Kendati demikian, Maksis tidak menapik jika persoalan ini di ranah hukum kan, maka ujar dia, kembali ke pihak yang merasa dirugikan.

Sementara salah satu guru yang enggan disebutkan namanya menambahkan, semestinya kepala sekolah itu gentelmen dalam mengahadapi persoalan ini, toh ini memenga fakta kalau kami dengan rekan-rekan guru yang lain secara keseluruhan sebanyak 10 bulan gaji kami belum dibayarkan, ini buktinya kedatangan dari KCD kepala sekolah tidak hadir, ya kami nilai ini pasti ada yang bocorin, bagai mana persoalan ini mau selesai kalau kepala sekolah terkesan lepas tanggung jawab, kami sudah capek pak ngadepin persoalan, ungkapnya.

 

(Rudi_Tim Red)

Facebook Comments