Tangerang | derapfakta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mulai 3 sampai 20 Juli 2021 akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat PPKM Darurat di wilayahnya.

Seusai melakukan Istigosah Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengumumkan peraturan itu secara virtual pada Jumat (2/7/2021).

Menurut Walikota Tangerang Arief R Wismansyah PPKM Darurat yang diterapkan selama 18 hari itu merupakan salah satu peraturan yang efektif untuk mengurangi mobilitas masyarakat di Kota Tangerang.

Oleh karena itu, lanjut Arief, meminta warga di Kota Tangerang mampu memahami kondisi di Indonesia, khususnya Jawa-Bali, yang sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja.

“Kita khususnya semua yang ada di Pulau Jawa-Bali bahwa kondisi sedang tidak baik-baik saja, saya berharap, warga di Kota Tangerang dapat menahan diri untuk tidak keluar dari kediaman masing-masing selama PPKM darurat diterapkan,” ungkap Walikota Tangerang Arief R Wismansyah.

Setidaknya ada 15 aturan kegiatan yang tercantum dalam PPKM tersebut yang akan diterapkan di wilayahnya, menyusul adanya instruksi Presiden yang akan menerapkan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali pada 3 sampai 20 Juli 2021, diantaranya,

  • Kegiatan Perkantoran akan menerapkan sistem kerja di rumah atau Work From Home (WFH) dan sistem kerja Work From Office (WFO).
  • Sekolah, Kampus atau Lembaga pendidikan dilakukan secara online/daring
  • Supermarket, Pasar tradisional, toko kelontong atau pasar tradisional dibatasi jam operasional sampai jam 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen.
  • Apotek dan toko obat full 24 jam
  • Pusat perbelanjaan dan mall di tutup.
  • Restoran, Rumah makan dan pedagang kaki lima, dibuka hanya menerima delivery dan tidak menerima makan ditempat.
  • Kontruksi di buka 100 persen dengan menerapkan Prokes.
  • Rumah Ibadah ditutup sementara.
  • Fasilitas umum, tempat wisata, taman ditutup sementara.
  • Tempat pertunjukan atau olahraga ditutup sementara.
  • Transportasi umum diberlakukan hanya 75 persen dengan menerapkan Prokes.
  • Resepsi pernikahan dihadiri hanya 30 persen dengan menerapkan Prokes.
  • Pelaku perjalanan, harus menunjukkan kartu vaksin, PCR H2 dan serta antigen H1.
  • Masyarakat, masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan diluar rumah.
  • RT/RW, pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT RW zona merah tetap dilaksanakan.

(Han).

Facebook Comments