Tangerang Kota | derapfakta.com, Kalangan pengusaha dan masyarakat pertanyakan aturan yang di tetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang tentang ijin reklame, sedangkan payung hukumnya tidak ada sehingga ketika wajib pajak bagi yang hendak mengurus perpanjangan izin reklame terhambat.

” Akibat daripada aturan yang mengada-ada tersebut, wajib pajak yang akan membayar retribusi reklame jadi kena denda, Senin (06/05/2019).

“Dasar apa DPMTSP Kota Tangerang membuat suatu aturan membayar retrebusi Ijin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR) sedangkan payung hukumnya tidak ada, kita juga pertanyakan dana yang kita bayarkan itu kemana,” Ungkap gordon salah satu masyarakat yg ingin membayar ijin retrebusi.

Gordon juga menambahkan akibat payung hukum tidak ada masyarakat sangat di rugikan karna tidak adanya besaran berapa harga permeternya tentang Ijin Retrebusi Reklame.

Rikko pengusaha yang ingin mengurus ijin rekalame miliknya juga keluhkan hal yang sama.

“Saya di suruh urus ijin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR),
Sedangkan sedangkan payung hukum tidak ada. Kami ingin kepastian hukum agar bisa membayar IMBR milik saya” Ungkapnya dengan nada kesal.

(Akbar)

Facebook Comments