Tangerang | derapfakta.com, Terkait laporan lembaga Lipanham yang memantau pekerjaan penataan halaman dan ME gedung diklat tangerang yang nilainya 5 milyard lebih tidak sesuai dengan RAB.

Dan hal tersebut dari Lembaga Lipanham sudah layangkan surat ke Bupati, dan tanggapan serta disposisi dari Bupati Tangerang dengan nomor reg 0347 12 Februari 2019 yang isinya cek & recek ke lokasi serta berikan klarifikasi terkait terkait laporan Pekerjaan penataan halaman dan ME gedung diklat tangerang yang nilainya 5 milyard lebih.

Namun hingga saat ini tidak digubris oleh pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.

Darussamlin sekjen LSM LIPANHAM meminta kepada pihak aparatur pemerintah terutama Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang agar ada titik terang dan penjelasan terkait laporan yang sudah di layangkan.

“Kami buat laporan dan aduan seharusnya ada tindak lanjut dan penjelasan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan.

Disetiap anggaran untuk pembangunan di kabupaten tangerang ini dananya dari rakyat, kalau anggaran sebesar itu tidak tepat dalam penggunaanya resiko nya bangunan tidak akan bertahan lama akibat pelaksanaanya tidak sesuai RAB.

Untuk hasil ini secara prosedur kelembagaan kita layangkan surat, kami ke dinas ini datang untuk mempertanyakan. Tapi kenapa sampai saat ini tidak ada tanggapan.” Pungkas Darussamin.

Sementara Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kabupaten Tangerang Taufik Emil saat di sambangi ke kantornya tidak bisa di temui, Satpol PP Vivi yang menjaga di depan pintu dinas mengatakan harus buat janji dan disposisi di loket dulu baru bisa ketemu dengan kadis.

“Bapak sudah buat janji belum, kalau ga buat janji dulu pak di receptionis di depan agar di disposisi nanti ke kepala dinas.”ungkapnya

Padahal tertera di depan yang katanya receptionis Dinas Tata Ruang dan Bangunan ada sebuah maklumat yang bertuliskan:
“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah di tetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku”

Tapi kenyataan baik media maupun LSM yang ingin meminta keterangan dan statmen terkait kinerja dinas tersebut tidak bisa dan sama sekali tidak ada tanggapan, keterbukaan pubilk sama sekali tidak ada. (Tim)

Facebook Comments