Bogor | derapfakta.com, LBH Pospera yang menjadi kuasa hukum warga Bojongkoneng mengadukan Kapolres Bogor Kabupaten AKBP Andi Muhammad Dicky ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri lantaran diduga melakukan kriminalisasi terhadap sejumlah warga pemilik tanah.

“Melaporkan Kapolres dan pejabat Reskrim di Polres Bogor Kabupaten karena ada tindakan penyidikan yang tidak profesional terhadap klien kita, masyarakat Bojongkoneng, pemilik tanah,” kata Ketua LBH Pospera Sarmanto Tambunan di Propam Mabes Polri, Senin (26/3). 

Ia menjelaskan pelaporan ini merupakan buntut dari perkara kepemilikan tanah warga yang diklaim oleh Sentul City yang berproses di Pengadilan Cibinong.

“Jadi diharap untuk menunggu putusan perdatanya, baru ditentukan apakah orang ini layak dipidanakan atau tidak. Tapi penyidik memasang kacamata kuda,” kata dia. 

“Nah gugatan perdata inilah proses hukum untuk menentukan kepemilikan mana yang sah. Tapi polisi nggak mau mendengar itu,” sambung Sarmanto.

Kriminalisasi ini dialami oleh masyarakat bernama Abud Permana, Kodir, H. Deni Gunarja, Kepala Desa Agus Syamsudin, serta Suma seorang staf kantor desa Bojongkoneng.

Mereka dilaporkan oleh Pihak PT. Sentul City atas tuduhan menggunakan atau membuat surat palsu telah menjual sebidang tanah yang diklaim masuk dalam plotting HGB milik dari PT. Sentul City.

“Padahal masyarakat merasa tidak pernah mengalihkan tanah yang berasal dari warisan tersebut atau menjualnya ke pihak mana pun termasuk PT. Sentul City,” ujar Sarmanto. 

Sentul City, sambung Sarmanto, tidak pernah mampu menunjukkan bukti atas dasar apa mereka bisa memiliki lahan masyarakat. Kini pihak Sentul City mengklaim bahwa 90 persen wilayah desa Bojongkoneng masuk dalam plotting SHGB mereka. 

[Red]

Facebook Comments