Tangerang Kota – derap fakta, Meurut keterangan Sandi selaku Humas, Hari ini kami kabarkan ke seluruh elemen buruh, petani, mahasiswa, serta rakyat miskin kota bahwa pemimpin Kota Tangerang hari ini Dzolim, Kesejahteraan yang dijanjikan hanya retorika semata. Realitanya saat ini masih banyak pengangguran, masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan, dan kesehatan yang layak.

Dari faktor kesehatan sudah jelas bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945.

Kesehatan juga menjadi suatu hal yang paling fundamental dalam kebutuhan dari setiap individu manusia untuk menjalankan kehidupannya. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 berbunyi “Setiap orang berhak atas kesehatan.

Artinya sehat sebagai hak hidup yang merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat dalam keadaan apapun, dan juga setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta mendapatkan kesehatan.

Namun, sangat disayangkan pemerintah Kota Tangerang tidak melayani masyarakat dengan baik khususnya dari faktor kesehatan. Masih banyak masyarakat yang di persulit mendapatkan pelayanan lalu banyak juga masyarakat yang dibeda-bedakan kelas serta di alihkan ke rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain karena alasan tidak adanya kamar atau fasilitas kesehatan lainnya.

Jika kita lihat dari data rumah sakit online http://sirs.yankes.kemkes.go.id/rsonline/data_list.php?goto=1, tercatat ada 30 Rumah Sakit yang ada di Kota Tangerang. Dengan masyarakat Kota Tangerang yang mencapai 2 juta lebih sangat kurang sekali jika jumlah pelayanan Rumah Sakit hanya ada 30 Rumah sakit yang tidak semuanya melayani BPJS.

Perlu kita ketahui bahwa APBD Kota Tangerang mencapai 4,9 Triliun dan di tahun 2018 kemarin SILPA Kota Tangerang mencapai Rp 892 M, seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa SILPA ialah sisa lebih perhitungan anggaran yang dikembalikan ke negara, hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang tidak serius dalam menangani faktor kesehatan di daerahya.

Dengan APBD kota tangerang yg begitu besar serta di perkuat dengan adanya silpa kota tangerang yang begitu besar setiap tahunnya seharusnya pemerintah Kota Tangerang dapat membangun rumah sakit serta fasilitas yang lebih memadai agar semua masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak hanya itu pemerintah juga bisa tidak perlu mengintegrasikan program daerah menjadi program pusat ( BPJS), hanya saja pemerintah Kota Tangerang mau atau tidak menyelenggarakan program kesehatan gratis untuk warga Kota Tangerang.

Adapun contoh daerah yg tidak mengintegrasikan program kesehatannya menjadi program pusat (BPJS) adalah daerah provinsi Bali dan Gowa SULSEL. Jadi, pemerintah Kota Tangerang jangan hanya memfokuskan keindahan kota dengan cara membangun banyak taman yang ada di perkotaan.

Kami dari Forum Aksi Mahasiswa sudah membangun posko “Perjuangan pembubaran BPJS untuk Rakyat” yang berada di samping halte Taman gajah tunggal. Saat ini sudah memasuki hari ke-12 dengan berbagai rangkaian aksi mulai dari berorasi, teatrikal, bersosialisasi kepada masyarakat mulai dari menyebar selembaran dan mengajak menandatangani petisi bersama sampai membuat survey online dengan sistem yang kami siapkan. Saat ini sudah tercatat ada (nanti di isi survey). Kami juga sudah melakukan konsolidasi dengan beberapa buruh yang kami adakan dalam acara “Diskusi Akbar” satu minggu yang lalu.

Oleh karena itu, kami akan menggelar aksi lanjutan untuk tetap merawat nurani dan mengobarkan semangat pantang menyerah dalam perjuangan yakni dengan melakukan AKSI JAHIT MULUT DAN MOGOK MAKAN sebagai bentuk perlawanan kami guna mendapatkan kesehatan gratis tanpa syarat.

Aksi Jahit mulut dan mogok makan ini belum seberapa dengan masyarakat yang setiap harinya dibunuh secara tidak langsung oleh pemerintahnya sendiri, mereka menahan sakit dan terus menerus di ombang ambingkan ke rumah sakit dan rumah sakit lainnya sampai mereka yang kondisinya buruk harus bertemu dengan kematian.

Dan kami melaksanakan aksi kembali Jumat – senin ( 25 – 28 Januari 2019 ) di Lokasi Jl. Perintis Kemerdekaan I (Depan Posko Perjuangan Pembubaran BPJS Untuk Rakyat ), Dengan tuntutan :

  1. TOLAK INTEGRASI PROGRAM BPJS
  2. BUAT PROGRAM KESEHATAN GRATIS TANPA SYARAT UNTUK MASYARAKAT KOTA TANGERANG
  3. BENTUK DEWAN KESEHATAN SEBAGAI CONTROL ANTAR HOLDING DI SEKTOR KESEHATAN

Ucap Shandi selaku Humas FAM.

[red]

Facebook Comments