Derap fakta – Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi mengungkap fakta bahwa dari ribuan pabrik yang ada di kawasan Industri Kabupaten Bekasi hanya 300 pabrik yang membayar pajak air tanah.

Ketua Pansus Raperda Pajak Daerah DPRD Kabupaten Bekasi, Nurdin Muhidin menyatakan sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, jumlah wajib pajak pada sektor penggunaan air tanah di Kabupaten Bekasi masih sangat minim. Pemasukan yang diterima pada sektor ini bahkan dinilai masih sangat kecil dan tidak mencapai Rp 10 miliar per tahun.

“Ini salah satu sektor pajak yang kami pikir jauh dari bayangan kami. Potensi industri di Kabupaten Bekasi itu besar, ada ribuan pabrik di satu kawasan. Tapi saat kami tanyakan pajak air tanah, ternyata hanya ada 300 wajib pajak,” kata Nurdin, Selasa (06/03).

Dikatakan Nurdin, pajak air tanah seharusnya menjadi lumbung pendapatan asli daerah (PAD) terutama di daerah yang kuat dengan sektor industrinya, seperti di Kabupaten Bekasi. Setiap industri yang berdiri, baik industri kecil hingga skala besar, membutuhkan air untuk menjalankan usahanya.

Namun begitu, kompensasi yang didapat pemerintah daerah dari air yang digunakan tersebut jauh dari harapan.
“Kalau perusahaan besar yang ada di kawasan, katakanlah jumlahnya 3.000 perusahaan, berarti jika wajib pajaknya hanya 300 perusahaan, yang bayar pajak hanya 10 persen. Kemudian sisanya mereka ambil air dari mana? Apakah daerah dari PDAM? Belum tentu kan. Apa iya mereka tidak menggunakan air sedikit pun?,” kata dia.

Pengelolaan pajak air tanah, saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Seperti halnya pajak kendaraan bermotor yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat. Kendati demikian, bagi hasil untuk pemerintah kabupaten/kota dari pajak air tanah lebih besar.

“Kalau pajak kendaraan bermotor itu 70 persen diambil oleh provinsi dan 30 oleh kabupaten/kota. Pajak air tanah justeru sebaliknya, 70 persen diberikan pada kabupaten/kota. Namun begitu, jumlahnya tetap kecil,” kata Nurdin.(red)

Facebook Comments