Derap fakta – Tangerang, Pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, berhasil diungkap. Tim Saber Pungli menciduk pelaku, Budi Prihatin (42), usai mengambil dana awal yang dikeluarkan korbannya sebesar Rp15 juta dari total permintaan mencapai Rp600 juta.

Aksi pungli dilakoni pelaku bermula ketika pada Januari 2018 ada sejumlah kelompok massa yang tinggal di sekitar Mal QBig BSD City, Lengkong Kulon, Pagedangan, menolak adanya penyalahgunaan tempat di salah satu ruangan pusat perbelanjaan itu menjadi lokasi peribadatan.

“Sekira Januari kemarin, jadi kami mengetahui ada penyalahgunaan fungsi perizinan, di mana mal tersebut kan peruntukannya untuk komersial, tapi ternyata berubah menjadi tempat peribadatan,” ungkap Abdul Rojab, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pagedangan Raya (Ampera), Jumat (2/3/2018).

Setelah warga menggelar demonstrasi penolakan, akhirnya disepakati kegiatan ibadah di Mal QBig akan dihentikan sementara hingga proses perizinannya sebagai tempat peribadatan disetujui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tangerang.

Di tengah proses berjalan, pelaku Budi Prihatin berupaya meyakinkan pihak yayasan peribadatan itu bahwa perizinan dan persetujuan warga sekitar akan mudah diperoleh asalkan mau menyetor uang total senilai Rp600 juta.

Pelaku berdalih, uang sebanyak itu nantinya dibagi-bagi kepada oknum kecamatan, kelurahan, hingga kelompok masyarakat yang menolak. Warga dengan tegas menampik pernyataan tersebut.

“Justru kita aneh, kok bisa ada tanda tangan persetujuan warga dalam surat rekomendasi Kecamatan Pagedangan kepada FKUB tentang perizinan tempat ibadah itu? Kita enggak dilibatin, dan enggak ada permintaan soal uang itu dari warga,” imbuh Rojab.

Sementara pengelola kawasan Sinarmas Land menyatakan tidak mengetahui tentang penggunaan area Mal QBig BSD City yang dijadikan lahan peribadatan. Sebagai kawasan komersial, Sinarmas hanya memberikan hak sewa kepada pengguna sebagaimana perjanjian yang terikat kontrak sebelumnya.

“Kita kan hanya memberikan kerjasama itu untuk kegiatan retail, dan perjanjiannya antara pihak finance dengan pengguna. Jadi selebihnya, itu menjadi tanggung jawab pengguna langsung tentang peruntukannya,” ujar Humas Sinarmas Land Ahmad saat dikonfirmasi terpisah.(jmd)

Facebook Comments