Tangerang | derapfakta.com, Hasil Hearing dialog Komisi I DPRD kabupaten Tangerang dengan pihak PT Sinar Utama Jaya Abadi yang berlokasi di kawasan industri karet II jalan raya Moh Toha KM 7 No 21 Keret Sepatan Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan dan dinyatakan dinilai sudah clear.

Hal itu dikatakan oleh Wahyu Nugroho ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang via cellular, Senin (15/3/2021)..

“Sudah beres, tadi kita sudah luruskan, ada sisa surat dalam proses penyelesaian, jadi semua sudah clear tidak ada masalah,” ungkap ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang Wahyu Nugroho.

Terkait adanya temuan dari tim investigasi LSM BIAK perihal dugaan beberapa perizinan yang belum dipenuhi oleh pihak PT.SUJA, Wahyu menuturkan bahwa perizinan itu sedang diproses meskipun perusahaan yang memproduksi komponen alas kaki sudah lama beroperasi.

“Perizinan itu sedang diproses, bahkan besok direncanakan pihak Dinas terkait akan turun ke lokasi PT.SUJA, secara teknis Dinas akan turun,” terang Wahyu politisi Partai Golkar dapil 1 ini.

Ditanya lebih lanjut, apakah ada sanksi dari Dinas terkait terhadap PT.SUJA ihwal ada beberapa perizinan yang belum terpenuhi, sementara PT.SUJA sudah lama beroperasi.

“Sementara ini belum ada sanksi, karena kadang di dinas pun lama, tapi untuk saat ini semuanya sudah clear kok,” ujar Wahyu Nugroho.

Disinggung, apakah ada kendala dalam proses penerbitan perizinan PT.SUJA, sementara perusahaan tersebut sudah beroperasi dalam kurung waktu yang sudah cukup lama, Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang dua periode ini enggan berkomentar banyak.

“Kalau itu saya nggak nanya lebih lanjut, namun pihak PT.SUJA meminta untuk di clearkan dan tugas Komisi I sudah selesai,” pungkasnya.

Semantara dilain tempat saat dikonfirmasi, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Independen Antikorupsi (BIAK) Abdul Rafid SH membatah bahwa hasil hearing dialog antara Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang dengan pihak PT Sinar Utama Jaya Abadi (PT.SUJA-red).

“Apanya yang sudah clear, saya barusan koordinasi dengan Kabid Lalin Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, bahwa rekom andalalin sampai saat ini belum masuk, ini aneh juga, rekom andalalin itu untuk proses penerbitan IMB, sementara IMB itu sudah lahir duluan sedangkan perizinan atau rekom andalalin belum terpenuhi lalu apa dasarnya, saya minta Dinas terkait turun melalui Satpol PP tutup, jangan biarkan itu, jangan sampai ada oknum Dinas yang bermain,” ungkap ketua BiAK Abdul Rafid SH, kepada derapfakta.com, Selasa (16/3/2021).

Sebagai lembaga sosial kontrol antikorupsi Abdul Rafid meminta kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Tangerang untuk mengambil sikap yang transparan, Kalau memang itu belum mengantongi izin harus katakan tidak ada.

“Kalau itu tidak ada izin, jangan mengada-ngada, kalau itu pernyataan dari Dewan, bisa terindikasi dugaan Dewan bermain, saya minta ketegasan DPRD sebagai tupoksi kontrol, tegakan Perda itu, buat apa Perda itu dibuat menghabiskan anggaran negara namun tidak sesuai fungsinya, saya minta DPRD melalui Komisi I untuk tegas,” tegas pria yang akrab disapa Opick.

Terkait dengan statement ketua Komisi I DPRD kabupaten Tangerang yang diminta untuk di clearkan, sebagai ketua LSM BIAK meminta siapa nama orangnya yang bermain di balik itu, geramnya.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Andalalin Dishub Kabupaten Tangerang Sukri mengatakan, bahwa permohonan atau pengajuan PT. Sinar Utama Jaya Abadi ihwal Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) sampai saat belum ada permohonan.

“Sampai sejauh ini belum ada berkas permohonan Andalalin yang diajukan oleh perusahaan tersebut,” ungkap Sukri Kabid Andalalin Dishub Kabupaten kepada kabar6.com, Kamis (18/2/2021).

Dijelaskannya, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

“Nanti kan ada tim Konsultan yang menyusun dokumen Andalalin sebagai bahan evaluasi kelengkapan dan keabsahan baik aspek-aspek kajian maupun data hasil penyusunan kajian serta pemeriksaan perbaikan setelah peninjauan lokasi,” terang Sukri.

(Team/red).

Facebook Comments