Tangerang | derapfakta.com, Terkait polemik dugaan penyelewengan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Desa Munjul tahun anggaran 2020 yang saat ini tengah menjadi pertanyaan dari pegiat lembaga sosial kontrol yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat Tangerang Raya (ALTAR), ternyata oleh pihak desa Munjul melalui Sekdes, disesbabkan hal tersebut (ALTAR-red) dianggap Hoax.

Saat dikonfrimasi team ALTAR, Taslim Wirawan selaku ketua umum LSM Seroeja Indonesia mengatakan, ramai di perbincangkan terkait pemberitaan termuan kami dari ALTAR yang dianggap Hoax yang terbit dibeberapa media online terkait BLT DD Desa Munjul Kecamatan Solear.

**** BACA JUGA Mediasi Tak Menuai Hasil, ALTAR Kembali Kirim Surat Somasi ke Pemeritah Desa Munjul

Menurut Taslim, hal tersebut jangan terburu buru membuat asumsi Hoax, pasalnya, hal tersebut perlu adanya kroscek atau pembuktian kebawah dimana data yang menjadi asumsi Hoax tersebut benar atau tidak, dan tugas wartawan itu menayangkan berita berdasarkan data yang didapat, jangan asal caplok rilis atas dasar perintah oknum-oknum yang rilisnya minta bantu di tayangkan.

“Kami tidak main-main dan mengada-ada, data itu kan merupakan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang sumber dari update data yang di ajukan oleh pemerintah Desa itu sendiri, dan merupakan acuan untuk penyaluran dana BLT DD tersebut, tidak mungkin data yang diajukan merupakan data dari Desa sebelah atau dari luar wilayah, kalau mereka anggap data yang kami pertanyakan itu Hoax sama saja menyalahkan data up date BLT DD Tahun 2020 dari kementerian Desa PDTT di wilayah desa Munjul” ungkap Taslim Wirawan kepada derapfakta.com Kamis (11/3/2021).

**** BACA JUGA Menkumham Lantik 2 Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkum dan HAM Banten

Dijelaskannya, perlu adanya pembuktian dan pengkajian ulang apakah permasalahan itu Hoax atau bukan, seperti yang di ucapkan oleh salah satu aparat desa Munjul (Sekdes-red) lewat beberapa media online, tambahnya.

Dari pihak kami sudah beberapa kali melaksanakan mediasi, namun pemerintah desa munjul belum ada jawaban yang mengerucut penyelesaian, ini malah dikeruhkan dengan terbit berita yang menggap kenerja kami Hoax, ucapnya.

**** BACA JUGA Dugaan Fiktif Realisasi Anggaran Dana Desa, Dalam Waktu Dekat Kades Karangharja Akan Klarifikasi

“Itu sah sah saja mereka mau membantah atau mau memberitakan apa saja karena itu adalah hak mereka, tapi seyogyanya mereka aparat Desa harus membuktikan dulu apakah itu berita hoax atau berita yang benar benar bersumber dari akar permasalahan, karena kami betul bersurat lewat aliansi Altar, karena kami mempunyai bukti, dan pernyataan dari masyarakat,” terang Taslim

Taslim menegaskan, terkait itu benar atau tidaknya mari kita panggil orang orang yang bersangkutan dan kami tidak pernah menuntut hal yang aneh aneh, kami hanya menuntut kembalikan hak hak mereka.

“Kasian mereka orang kecil yang sangat terasa sekali dampaknya oleh mereka, kalau hal ini pemerintah Desa Munjul yaitu Kades tidak dapat menyelesaikan maka kami akan membawa masalah ini ke kejaksaan Negeri kabupaten Tangerang,” tegas Taslim.

Terkait persoalan ini pihak ALTAR akan mendesak Kejaksaan untuk mengusut tuntas masalah ini, karena kami selaku pemangku amanat undang undang, merupakan kewajiban kami untuk menangani permasalahan seperti ini dan Pemerintah Desa wajib menyalurkan semua yang menjadi hak hak mereka.

**** BACA JUGA Armada Sampah Milik Kecamatan Solear Rusak, Dinilai Penyebab Tumpukan Sampah Di Beberapa TPST

Sementara Ahmad Suhud Direktur Executif LSM BP2A2N yang juga tergabung di ALTAR menambahkan, sebenarnya permasalahan simple, kami hanya meminta aparat Desa untuk turun kebawah dan menyelesaikan kepada mereka terkait hak hak mereka, bukan harus melebar kemana mana, sampai ada berita tandingan yang seolah-olah kami ini bekerja tidak sesuai dengan SOP.

Foto : Ahmad Suhud Direktur Exsekutif Lembaga BP2A2N
Foto : Ahmad Suhud Direktur Exsekutif Lembaga BP2A2N

“Kami bersurat sesuai data, kami turun kebawah sesuai dengan SOP, dan mereka menuangkan surat pernyataan dengan suka rela, dan meminta kami untuk menjembatani permasalahan ini, agar mereka mendapatkan hak hak mereka,” ucap Suhud.

Namun lanjut Suhud, Pemerintahan Desa Munjul malah membuat ini menjadi melebar kemana mana, dan membuat berita berita tandingan.

“Hal itu tidak masalah, kami hanya saksi pelapor dan merupakan kewajiban kami untuk melaporkan ke APH hal hal seperti ini, terkait benar atau tidaknya merekalah yang nanti akan memutuskan, tapi kami mempunyai bukti dan kami bekerja sudah sesuai SOP,” tambah Suhud.

Suhud menambahkan, mengenai pemberitaan yang mengangkat tentang seolah olah kami ini adalah penyebar hoax itu tidak benar, yang benar adalah mari kita sama sama turun ke bawah dan buktikan bahwa aparat Desa adalah pemegang Amanah yang sudah semestinya mengayomi dan membuat masyarakatnya hidup bahagia, dan hak hak mereka terpenuhi

Terpisah Camat Cisoka Kabupaten Tangerang H. Ahmad Hapid mengomentari ihwal tercantum di dalam pemberitaan itu bahwa Desa Munjul Kecamatan Cisoka, Camat menuturkan, fahami batasan wilayah.

“Belum hafal teritorialnya, fahami dulu batasan wilayah, jangan main angkat aja,” ungkap Camat Cisoka H Ahmad Hapid lewat WhatsApp kepada.

(Team-red)

Facebook Comments