Tangerang | derapfakta.com, Sehubungan dengan surat konfirmasi terkait penggunaan anggaran dana desa tahun 2020 yang diduga ada penyimpangan, Surat konfirmasi yang telah dilayangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Pengawas Penyalahgunaan Aset dan Anggaran Negara (BP2A2N) Kabupaten Tangerang kepada Kepala Desa Karangharja Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, Kades akan memberikan hak jawabnya.

Saat dikonfrimasi leh team awak media, Kepala Desa (Kades) Karangharja Kecamatan Cisoka Hj Aliyah mengatakan terkait dengan surat yang dikirim oleh lembaga sosial kontrol itu dalam waktu dekat ini akan memberikan jawaban ihwal dugaan fiktif realisasi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) 2020.

“Kita akan klarifikasi terkait ini,” ungkap Kades Karangharja saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp pada Jumat (5/3/2021).

**** BACA JUGA Armada Sampah Milik Kecamatan Solear Rusak, Dinilai Penyebab Tumpukan Sampah Di Beberapa TPST

Untuk memastikan informasi sebagai bentuk klarifikasi terhadap surat yang telah dilayangkan oleh LSM BP2A2N, dengan nomor : 068/DPC/LSM – BP2A2N / – II / 2021, Kades Karangharja Hj Aliyah Memastikan dalam Minggu ini.

“Ya itu sudah pasti, baiklah memang harus begitu ya ketemu biar selesai klarifikasinya, Jumat saya stenbay di kantor,” ujar Kades Karangharja Hj Aliyah lewat pesan WhatsAppnya, Selasa (9/3/2021).

Berita sebelumnya, Ahmad Suhud selaku Direktur Exsekutif LSM BP2A2N mengatakan, dalam surat yang sudah dikirimkan oleh pihak LSM BP2A2N pada 25 Februari 2021 meminta klarifikasi terkait penggunaan anggaran pada :

  • Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang).
  • Pembentukan BUMDesa (persiapan dan pembentukan awal BUMDesa).
  • Pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengelolaan buku buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan).

**** BACA JUGA Perumahan The Essentiels Tak Berizin, Ini Kata Sekdes Daru dan Owner PT. Golden Megapolis

“Dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan pencegahan, pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia (PP RI) nomor 43 tahun 2018,” kata pria yang kerap disapa Suhud ini pada Sabtu (27/2/2021).

Sementara kami ada penambahan data temuan dari team ivestigasi kami, dan kami juga sudah melayangkan surat somasi dengan nomor : 069/DPC/LSM-BP2A2N/III-2021, karena surat kami di awal tidak ada tanggapan, ucapnya.

Namun ada rekanan menyampaikan jika pihak desa akan menjadwalkan bertemu secara lagsung dengan kami, akan kami terima dengan baik, tutup.

(YudiP-Red).

Facebook Comments