Kab.Tangerang | derapfakta.com, Upaya warga Cangkudu untuk meminta ganti rugi atas pencemaran limbah rumah tangga dan sewa lahan untuk saluran pembuangan kepada pihak PT. Mitra Baja Persada (PT.MBP) yang terletak di Kp. Cangkudu Rt.03 Rw.03 Ds.Cengkudu Kec.Balaraja, tak menuai kesepakatan. Senin (01/03/21)

Hal tersebut disampaikan pihak PT. MBP kepada perwakilan warga melalui Agus selaku orang kepercayaan perusahaan baja tersebut, dirinya mengatakan.

**** BACA JUGA Diduga Cemari Lingkungan Warga, PT. Mitra Baja Persada Di Grudug Warga Cengkudu

“Masalah ini kami sudah bicarakan ke kantor pusat, soal keputusan permohonaan tanah milik keluarga topik untuk saluran pembuangan perusahan, kami tidak bisa memenuhinya, mungkin lebih baik nanti dibongkar saja,” Kata Agus di Kantornya.

Selain itu Agus pun memberitahu informasi lainnya kepada awak media, bahwa belum lama kantor nya didatangi Orang orang dari Reskim Unit ll Krimsus Polres Kota Tangerang.

“Apabila kalian ingin tau informasi lebih detail, silakan tanya ke Polres, soalnya barusan 3 orang dari Polres kemari menanyakan legalitas izin perusahaan kami, selain itu mereka juga keterangan kronologi permasalahan yang telah dimuat berita,” Ucapnya kepada awak Media.

***** BACA JUGA Diduga Desa Munjul Kecamatan Solear Caplok BLT DD Tahun 2020, ALTAR Layangkan Surat Konfirmasi

Menjawab hal itu, Eky Amartin selaku Ketua DPRT-BPPKB Ds.Cangkudu, mengatakan, dirinya tidak mengetahui kedatangan pihak Reskrim unit ll Krimsus Polrestra Tangerang, atas nama Tedy Heru Murtianto ST. SH dan Angelico Timotius Sulu, S.Tr.K, di kantor perusahan baja tersebut.

“Saya kira orang-orang itu dari PT. MBP Pusat, soalnya hari ini jawaban atas permintaan mediasi kami dengan perusahaan beberapa hari yang lalu. Ternyata orang dari Polres” jawab Eky.

Lebih dalam lagi Eky menjelaskan, “Pak Agus dan Bu Uut kasih saya selembar kertas, ternyata foto copy dokumen administrasi perusahaan yang diceklis orang Polres. Sepertinya pihak PT. MBP diminta Polres untuk menyiapkan kelengkapan Izin-izinnya,” Ucapnya di lokasi. Senin (01/03/21).

**** BACA JUGA Terkesan Lepas Tanggungjawab, Kuasa Hukum Buruh PT Freetrend Layangkan Surat Kepada KPK

Masih kata Eky, “Biarlah pihak Polres menanyakan kelengkapan administasi perusahaan itu, yang penting kami tetap meminta hak pada Perusahan baja itu. Karena, mereka sudah bertahun tahun meraup keuntungan tanpa perduli kepada warga cangkudu yang terdampak,” Ujar Eky Amartin saat dimintai keterangan awak media online derapfakta.com.

Dan apa bila tidak ada titik penyelesaian, kami akan tempuh jalur Hukum dengan melaporkan secara resmi ke APH, Tegas Eky.

(YudiP)

Facebook Comments