Tangerang | derapfakta.com, Awalmula terkuaknya terkait bantuan langsung tunai dana desa pada tahun 2020 diwilayah Desa Munjul Kec.Solear Kab.Tangerang menemukan kejanggalan, ihwal ada beberapa orang memberikan keterangan dirinya pernah mendapatkan bantuan BLT DD namun harus dibagi dua dengan warga lain (yang ditunjuk-red), perintah tersebut dari salah satu staff desa dengan alasan pemerataan, sebut warga yang enggan disebut namanya, pada Rabu (24/2).

Di bulan berikutnya pada saat itu, hal tersebut pun dilakukan yang sama, hanya saja yang mendapatkan anggaran BLT-DD diarahkan untuk dibagi dua dengan orang yang ditunjuk oleh oknum staf desa, dengan bahasa yang sama yakni pemerataan.

**** BACA JUGA Diduga Desa Munjul Kecamatan Solear Caplok BLT DD Tahun 2020, ALTAR Layangkan Surat Konfirmasi

Saya ga tau kalau nama saya dan temen saya itu tercatat penerima BLT pak, dan disini juga banyak yang ga dapat, makanya ini sama yang lain membuat pernyataan, kalau kami itu belum pernah mendapatkan sama sekali selama pandemi, tambah SN salah satu warga rt.04/01.

Usut punya usut, ternyata warga yang dipanggil tersebut memang nama nya tercatut dalam KPM BLT DD yang terhitung pada tahun 2020 sebanyak 9 tahap, tahap pertama April, Mei, Juni sebesar Rp.600rb dan selanjutnya Rp.300rb sebanyak 6 tahap diduga dislewengkan oleh pemerintah Ds.Munjul, namun harus dibagi dua dengan yang lain disetiap anggaran turun.

Diketahui, sedangkan untuk keseluruhan dari data dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) bagi penerima manfaat sebanyak 155 kk penerima manfaat untuk diwilayah Ds.Munjul.

**** BACA JUGA Terkesan Lepas Tanggungjawab, Kuasa Hukum Buruh PT Freetrend Layangkan Surat Kepada KPK

Hingga berita ini ditayangkan, pihak beberapa warga yang telah membuat pernyataan menjadi alat bukti bahwa anggaran BLT DD tahun 2020 wilayah Desa Munjul diduga telah diselewengkan, sehingga hal tersebut menjadi data dari Aliansi Lembaga Tangerang Raya (ALTAR) dengan melayangkan surat konfirmasi dengan no.040/Altar/III/2020.

Sementara mengutip dari intruksi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes) PDTT, Budi Arie Setiadi, mengatakan, penindakan penyelewengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bukan ranah Kemendes PDTT. Ini ranah lembaga penegak Hukum. pihaknya mendorong masyarakat atau siapapun agar melaporkan kepada pihak penegakan Hukum di atas jika mempunyai data atau bukti soal dugaan penyelewengan BLT-DD.

“Saya mengimbau kepada para pendamping desa, BMD, para penggiat desa, dan masyarakat desa di seluruh Indonesia untuk memproses semua dugaan penyalahgunaan BLT-DD ke aparat Hukum dengan membawa bukti-bukti yang ada,” ujarnya.

Menurut Budi Arie, Kemendes PDTT sangat mendukung pihak-pihak yang menemukan dugaan penyelewengan BLT-DD untuk melaporkannya kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

**** BACA JUGA Gudang Alfamart Cibadak, Di Tuntut Warga Pasir Bolang Tigaraksa, Inilah 7 Tuntutannya

“Tembusannya kemendes. Enggak apa-apa tembusannya ke Kemendes. Kita memfasilitasi, mendorong terus, koordinsi Bareskrim Polri, Kejaksaan, KPK manakala ada ditemukan adanya pelanggaran hukum. Agar memberikan laporan dan data-data. Jangan sampai ada fitnah yang menjadi sanksi moral bagi yang tidak bersalah,” ujarnya.

Budi Arie menegaskan, dari awal pihaknya sudah menyampaikan instruksi kepada pemerintahan desa dan pihak terkait agar transparan soal data penerima bantuan sosial (Bansos), termasuk penerima BLT-DD.

“Sudah sejak awal saya nyatakan kepada seluruh penggerak desa agar semuanya terbuka dan transparan, ditempel para penerima Bansos dan BLT Dana Desa di balai desa supaya masyarakat bisa mengoreksinya,” ujarnya.

(Ryan-Red)

Facebook Comments