Tangerang | derapfakta.com, Berjalanya pembangunan perumahan di bilangan Jl.Gintung Bambu Ds.Kosambi Kec.Sukadiri Kab.Tangerang yang diketahui sejak dua tahun lalu di bangun oleh pengembang dari PT.Unchu Multi Indonesia diduga tidak mengantongi izin.

Hasil dari penyelusuran, saat di konfirmasi ke pihak dinas DPMPTSP, Agus dari kasi pengaduan dan informasi mengatakan, bahwa atas nama PT tersebut belum ada di data base kami, dan di sarankan untuk kembali pengecek di bidang pengawasan cipta karya, ucapnya.

Sementara Aliansi Lembaga Tangerang Raya (ALTAR) menyoroti terkait Ihwal tersebut, Ahmad Suhud selaku Direktur Exsekutif LSM BP2A2N menyampaikan, kami sudah melayangkan surat konfirmasi kepada pihak pengembang, terkait perizinan pembangunan perumahan Alkautsar Moeslim City, ucapnya pada Senin (22/2/2021).

Bermula dari laporan masyarakat yang sudah akad kredit diperumahan tersebut, mereka selama berjalan hampir 2 tahun belum terima kunci, dan ini bagi kami selaku sosial kontrol merasakan ada kejanggalan dengan mikanisme managemen dari pihak mereka dalam prosedur angkat kredit, ucap Suhud.

Untuk sementara kita tunggu balasan surat dari pihak perusahaan selaku pengembang, setelah itu kita akan tindak lajunti karena diduga ruang zona pula tidak untuk diperuntuk pembangunan permukimanan atau perumahan, ucap Suhud.

Sementara Taslim Wirawan Selaku Ketua Umum LSM Seroeja Indoensia menambahkan, Pihak dinas terkait seharusnya cepata tanggap dalam menindaklanjuti aduan dari rekan-rekan, diketahui dimana menjamurnya pengembang-pengembang perumahan yang diduga lepas pengawasan, ini salah satu penyebab para pengembang tidak mematuhi peraturan daerah, sehingga dengan mudah pengembang berjalan dengan tidak memiliki izin dalam membangun perumahan yang ada, tegas taslim.

Kami selaku sosial kontrol, yang wajib memberikan kontribusi dalam meningkatan pendapatan anggaran daerah (PAD), dan berharapan segala informasi jangan dijadikan seremonial belaka, atau angin lalu, berharap agar pihak dinas dinas terkait segera menurunkan tim nya kelapangan untuk menindak pengembang yang mengabaikan aspek hukum yang berlaku, tutup Taslim.
(red)
.

Facebook Comments