Tangerang | derapfakta.com, Ahmad Suhud Selaku Direktur Eksekutif LSM BP2A2N menyoroti Kinerja Kepala Sekolah SMKN 8 kabupaten Tangerang dan juga pihak komite sekolah tersebut, Berawal dari keluhan salah satu siswa saat pihak sekolah memungut anggaran untuk beberapa item kebutuhan sekolah seperti seragam dan atribut lainya.

Sehingga Direktur Exsekutif Lembaga BP2A2N Ahmad Suhud menilai pihak sekolah diduga menetapkan Komite sekolah tersebut tanpa ada musyawarah terlebih dahulu (sistem tunjuk-red) dan terkesan syarat kepentingan, sehingga komite sekolah yang saat ini ada, tak bekerja dengan baik sesuai dengan harapan para wali murid disekolah tersebut.

Kita sudah melayangkan surat terkait pungutan untuk membayar seragam dan yang lainnya, yang senilai bekisaran Rp. 950ribu persiswa, terangnya pada Selasa (15/12/2020).

**** BACA JUGA LSM BP2A2N Layangkan Surat Konfirmasi, Terkait Dugaan Praktek Jual Beli Seragam di SMKN 8 Kabupaten

Pihak sekolah SKMN 8 kabupaten Tangerang diduga dalam Menetapkan harga tanpa mengadakan musyawarah terlebih dahulu yang penting dapat persetujuan dari Komite sekolah dan ini cukup karena dianggap mewakili dan ini pula yang terkadang menjadi dasar dan payung Hukumnya pihak sekolah.

Dan saya melihat, pejabat Komite sekolah tersebut tidak ada sangkut paut nya sebagai perwakilan dari walimurid yang anaknya sekolah disitu, namun yang dijadikan komite ada beberapa orang yang tergolong aktif sebagai pejabat publik, jelas itu tidak dibenarkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan (Permedikbud) No 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, berdasarkan Permendikbud yang baru anggota Komite sekolah tidak boleh berasal dari guru disekolah setempat yang sebelumnya di perbolehkan bahkan Anggota DPRD atau Pejabat pemangku kebijakan kepentingan misalnya Kades, Camat, atau lainnya yang tidak diperbolehkan.

Ahmad Suhud dalam Surat nya juga mempertanyakan bagaimna mekanisme penetapan Komite sekolah Di SMKN 8 Kabupaten Tangerang yang di buat Surat keputusan Kepala Sekolah SMKN 8 pada tanggal 03 januari 2020 yang telah menetapkan beberapa nama Komite Sekolah, dan terkait pungutan biaya seragam dan lainnya, terangnya.

Jelas kami pertanyakan terkait pejabat Komite, sebab didalam struktur tersebut ada kepala kades yang masih menjabat, ada mantan dewan, ada pejabat publik di Dinas sosial Kab. Tangerang, ada kepala sekolah SDN diwilayah Kec. Jambe, terang Suhud.

Semestinya kepala Sekolah SMKN 8 Kabupaten Tangerang harus paham secara peraturan dan UU, Sudah jelas dalam Aturan Permendikbud ini tidak diperbolehkan, dan untuk menjadi bahan pertimbangan, tentu inipun menjadi Sorotan demi untuk menunjang efektivitas kinerja Komite sekolah SMK 8 Kabupaten Tangerang, perlu kita ingatkan bahwa Komite itu untuk menampung aspirasi dari pada para Wali Murid untuk di sampaikan kepada pihak Sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi semata, tegasnya.

Selama surat konfirmasi dari lembaga kami hingga sampai saat ini belum ada jawaban pihak sekolah tidak 0aham UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) , dan kami nilai kepala sekolah tersebut tidak paham UU yang berlaku, dan kami akan melayangkan surat somasi ke 2, jika masih diindahkan kami akan buka laporan pengaduan dengan tembusan Dinas Provinsi, Ombusman dan kementerian, jelasnya.

Kami meminta agar pihak sekolahan segera merevisi tatanan struktur Komite, karena selama ini disinyalir para siswa dijadikan ajang kepentingan oknum-oknum yang memanfaatkan situasi, menggunakan jajaran Komite diluar ruang lingkup sekolah itu sudah melanggar peraturan yang ada, disebabkan pihak sekolah memberikan kewenangan pihak Komite diluar ketentuan, tegas Suhud.

(Ryan-red)

Facebook Comments