Kota Tangerang | derapfakta.com, Nasib Miris dialami salah satu siswi SMKN 7 Kota Tangerang yang lulus Tahun 2019-2020 kini nasibnya terkatung-katung, lantaran seusainya mengenyam pendidikan dan lulus sekolah di SMKN7 Kota Tangerang Izasahnya ditahan oleh pihak sekolahan.

Ketentuan Izasah itu adalah hal yang Hak untuk para siswa miliki seusai melakukan pendidikan, dan hal tersebut (Izasah-red) untuk berkas dalam keneruskan kejenjang pendidikan berikutnya, atau data kelengkapan persyaratan untuk bekerja.

Hasil dari wawancara keterangan dari salah satu siswi yang namanya tidak mau disebutkan, salah satu siswi korban Izasahnya di tahan oleh SMKN 7 Kota Tangerang, Hanya beralasan untuk mengganti kerugian kegiatan perpisahan kelulusan, seluruh siswa siswi wajib dikenakan biaya Rp. 800 ribu, jika tidak membayar sanksi Izasah akan tidak diserahkan.

Menurut keterangan dari narasumber yang namanya enggan dipiblikasikan, Saya pernah kesekolahan pas pembagian izasah, saya ke ruang TU ke guru saya bu Ningsih, setelah itu beliau buka data, dan menjelaskan kalau saya belum lunas, dan saya di arahkan ke Pak Syam karena data tersebut dari pak Syam, jadi kamu konfirmasi saja ke pak syam, perintah bu Ningsih.

BACA JUGA **** LSM-BP2A2N Pertanyakan-SMK Kharisma Panongan Diduga Ada Indikasi Melakukan Peraktek Pungli

Setelah itu saya ke pak Syam, dan beliau bilang kamu belum lunas, sudah sini bayar dulu Rp. 500rb, sisanya gampang kapan-kapan, ucap pak syam.

“Kalau saya harus bayar ganti rugi kok harus bayar 500 dulu sisanya kapan-kapan, kan aneh, terangnya.

Saya akui kalau saya mendapat kaos dan foto BTS, yah foto kayak album biasa gitu, masa gitu aja 800rb, saya bingung untuk nebus Izasah saya karena gak ada uang, mamah ku sudah gak kerja lagi, keluhnya lagi.

Memang dulu seluruh siswa-siswi dipinta iuran untuk anggaran perpisahan sebesar 2juta, namun batal karena pandemi Covid-19, jadi dengan alasan untuk ganti rugi kami tetap dipungut sebesar 800ribu, sampai saat ini Izasah saya masih ditahan oleh pihak sekolahan lantaran saya belum bayar, keluhnya, pada Sabtu (28/11/2020).

Dilain tempat, Menurut Ahmad Suhud selaku Direktur Exsekutif Lembaga BP2A2N Kabupaten Tangerang angkat bicara soal pemungutan anggaran kepada siswa-siswi yang telah lulus, penahanan ijazah tidak dibenarkan dan ini melanggar aturan Permendikbud No 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan pendidikan dan ujian Nasional pasal 8 ayat 1.

Ahmad Suhud juga melihat adanya dugaan pungli di SMKN 7 Tangerang, hal ini tidak boleh dibiarkan dan dari rekan-rekan berbagai Lemabag atas nama Aliansi Lembaga Tangerang Raya (ALTAR), apabila ini benar-benar terjadi, dari forum ALTAR akan mendorong ke pihak penegak Hukum, karena ini bisa merusak generasi penerus bangsa kedepannya.

Dan kami sudah melayangkan surat konfirmasi ke pihak SMKN7 Kota Tangerang dengan tembusan di berbagai Instansi terkait, ucap Ahmad Suhud.

Atas kejadian hal seperti ini, kami meminta untuk Dinas Pendidikan Tangerang Kota baik di Provinsi Banten, agar bisa memantau jalannya kinerja pihak-pihak sekolahan yang ada di Provinsi Banten, karena kasus seperti ini jangan sampai ada kesan pembiaraan, banyaknya kasus-kasus pungli dengan berbagai macam modus sangat marak di dunia pendidikan, terangnya.

Anak bangsa wajib mengenyam pendidikan sebagai regenerasi penerus perjuangan bangsa, dan jangan sampai ruang lingkup sekolahan menjadi ajang pemanfaatan kepentingan oknum, imbuhnya.

Sementara Taslim Wirawan yang tergabung di ALTAR dari selaku ketua umum LSM Seroeja menambahkan, sesuai dengan apa yang diucapkan erkan kita diatas Bapak Suhud selaku Direktur Exsekutif Lembaga BP2A2N, bahwasanya apapun bentuk pungutan disekolah dengan dalil apapun juga jelas pungutan dengan jumlah nominal yang tidak sedikit, tetap mengacu kerana pungli.

Dan apalagi yang tengah dilakukan oleh pihak SMKN 7 Kota Tangerang setatusnya sekolah Negeri, jadi jangan dijadikan ajang pungli disetiap kelulusan atau penerimaan murid baru.

Tetap kami dari beberapa lembaga yang tergabung Aliansi Lembaga Tangerang Raya (ALTAR) akan tetap memonitoring aktifitas apapun yang mengacu keranah pungli, dan akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), pungkasnya.

(Ryan-red)

Facebook Comments