Serang | derapfakta.com, Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, memastikan Upah Minimum Provinsi UMP 2021 tidak naik. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/11/HK.04/x/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tertanggal 26 Oktober 2020.

Atas dasar hal tersebut, Menteri Ida Fauziyah meminta kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun UMP 2020 sama dengan nilai Upah Minimum tahun 2020.

“Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020,” tulis Surat Edaran Menaker.

Keputusan UU Ciptaker berdampak ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menuntut menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan.

Ketua PSP SPN PT.Parkland World Indonesia Plan 2 (PWI 2) Cikande Kab.Serang, Syarifudin, MT.Tayeb mengatakan, buruh Indonesia meminta agar upah minimum tahun 2021 naik.

Seluruh kaum buruh menolak permintaan kalangan pengusaha yang meminta agar di tahun depan tidak ada kenaikan upah minimum.

Menurutnya, kenaikan upah yang ideal adalah sebesar 8 persen. Hal ini didasarkan pada kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun terakhir.

Jika upah minimum tidak naik, kata Syarifudin, MT, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja, (Selasa 27/10/2020).

Di mana seiring dengan penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah minimum 2021 tetap naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar.
Menurut Syarifudin, MT, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat.

Bandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.
“Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen,” kata Syarifudin, MT.

“Jadi tidak ada alasan upah minimum tahun 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan karena pertumbuhan ekonomi sedang minus.

Saat Indonesia mengalami krisis 1998, di mana pertumbuhan ekonomi minus di kisaran 17 persen tapi upah minimum di DKI Jakarta kala itu tetap naik bahkan mencapai 16 persen,” ujarnya.
Menurut Said Iqbal, bila upah minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi juga akan jatuh.

Ujung-ujungnya berdampak negatif buat perekonomian, ucap peria kelahiran Ds.Nunggi Kec.Wera (NTB) yang manjadi aktivis buruh yang ada di Banten.

Dilain tempat, Ahmad usman, ST menmbahkan, jika keputusan menteri ketenagakerjaan, menurut saya itu keputusan yang tidak masuk diakal dan tidak rasional hanya karena beralasan perekonomian tengah anjlok akibat Covid-19, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, dia meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.

Jangan kaum buruh di Negara kita jadi korban, keputusan sama saja Menaker memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, jangan pula dialibikan berasalan latar belakang pandemi Covid-19. kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh termasuk dalam membayar upah.

Dengan kata lain, bagi perusahaan yang masih mampu harus menaikkan upah minimum. Lalu untuk perusahaan yang memang tidak mampu, undang-undang sudah menyediakan jalan keluar dengan melakukan penangguhan upah minimum;
Ini sama saja rakyat kita belum merdeka, ucap Ahmad usman, ST selaku salah satu produksi manager PWI 2 Cikande,SerangBanten.

(Syt-red)

Facebook Comments