Serang | derapfakta.com, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang telah dibuka mulai tanggal 04 hingga 06 September 2020.

Pasalnya agenda hari ini Sabtu tanggal 05 September 2020 Pasangan Calon petahana Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tatu – Pandji mendatangi KPU Kabupaten Serang untuk mendaftar namun sejumlah wartawan tidak diperbolehkan masuk.

Para wartawan hanya boleh meliput kegiatan di luar pagar sekretariat KPU. Pasalnya, hanya boleh 17 media saja yang boleh mengikuti tahapan pendaftaran Balon namun kami belum mendapat data sejumlah 17 orang wartawan tersebut.

Hal itu diketahui, pada saat wartawan berpakaian batik lengan panjang hendak masuk ke KPU sambil menunjukan KTA Pers kepada petugas untuk meliput. Namun Pada saat ditunjukan id card atau KTA resmi Pers kepada petugas tetap melarang untuk masuk kedalam KPU untuk Meliput.

****BACA JUGA Dikawal Ulama Besar Dan Partai Pendukung, Paslon Bupati Bupati-Wakil Bupati Serang Tatu – Pandji Resmi Daftarkan Diri ke KPU Kabupaten Serang

Hal ini sangat disayangkan dan kecewa khususnya para wartawan yang akan meliput.

Padahal sejumlah Wartawan yang dari pagi telah mengikuti Liputan di Alun Alun Keramat Watu Kabupaten Serang dalam.acara Do’a bersama dan deklarasi paslon Tatu – Pandji.

pasalnya setelah selasai acara yang kemudian untuk mengikuti kembali untuk Liputan di kantor KPU Kabupaten Serang, namun nihil, sehingga apa yang menjadi tugas seorang wartawan atau jurnalis tidak mendapatkan informasi apapun padahal sudah di atur didalam Undang undang pokok pers No.40 tahun 1999 Pasal 18 ayat (1), bahwa “Barang siapa dengan sengaja mengahalangi tugas wartawan akan dikenakan hukuman penjara selama 2 tahun atau denda sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).”

Petugas itu mengatakan, selain 17 media yang telah disepakati, tidak boleh masuk lagi. Padahal, para wartawan patuh menjalankan protokol kesehatan dengan mengenakan masker dan membawa hansanitezer.

Nggak boleh masuk, Sudah dibatasi 17 media,” ungkap petugas.

Ketika ditanya aturan yang jelas tentang pembatasan peliputan, petugas berdalih atas perintah atasan.

“Perintahnya begitu. Kami tahu media banyak, tapi ini atas perintah,” terangnya.

(tim/red)

Facebook Comments