Tangerang | derapfakta.com, Desas – desus persoalan Desa Jeungjing semakin keruh, hingga saat ini kades Jeungjing (Maryono Capri – red) masih terkesan membandel, meski sudah beberapa kali membuat pernyataan untuk melakukan penyelesaian namun hanya sebatas pernyataan janji semata, dari berbagai persoalan yang belum terselesaikan seperti penyerahan LPJ TA 2019 Belum Diserahkan ke Dinas DPMPD Kabupaten Tangerang, dan selain itu dugaan penyimpangan anggaran pun terlihat dari berbagai kegiatan fisik yang sampai saat ini belum terealisasi, belum lagi anggaran yang menelan ratusan juta rupiah tidak terlaksana dan terindikasi akan digelapkan, contoh kegiatan yang mengarah kegiatan fiktif dari anggaran program penggemukan kambing, PMT, pembagunan Spal, SAB dan anggaran kegiatan lainnya, bahkan pembangunan kantor desa pun terkesan mangkrak.

Banyaknya informasi dari beberapa media yang mempublikasikan persoalan ini, hingga Unsur Muspika Kecamatan Cisoka, dari Camat, Danramil serta Kapolsek Cisoka. melakukan pemanggilan klarifikasi kepada Sekretaris Ds. Jeungjing, Badan Permusywarahan Desa (BPD), Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD) , Ketua Rt/Rw se-Desa Jeungjing, unsur kelembagaan diantaranya LPM dan Karang Taruna, dalam pertemuan tersebut yang di laksanakan di GSG Kec. Cisoka dalam ruangan tertutup, pada Selasa (25/8/2020).

****BACA JUGA BOP BPD dan Insentif Kader Posyandu Belum di Cairkan, Kades Jeungjing Dinilai Tidak Amanah

Usai pertemuan tersebut, Sekretaris Desa Jeungjing Yayuza Ulfah Saat diwawancarai awak media menyampaikan, terkait Desa Jeungjing membenarkan jika belum menyerahkan LPJ TA 2019, dengan alasan ada beberapa fisik yang belum dikerjakan, untuk pembangunan Spal Kp. Nangri wacananya besok akan dilaksanakan, dan untuk pembangunan lapangan futsal anggaran akan disilpakan, terangnya.

Adapun anggaran BOP BPD dan insentif kader Posyandu memang belum di berikan, lantaran dari para kader belum memiliki rekening, sebenarnya sudah jauh-hari kami sudah memerintahkan untuk membuka rekening, namun keterbatasan SDM para kader belum memiliki rekening, tapi kamarin sudah di buat dengan didampingi ibu Kades, paparnya.

Untuk pelaksanaan sendiri terkait kepala desa akan merampungkan pada tanggal 24 kemarin saya tidak mengetahui persis, ucapnya.

****BACA JUGA Pembangunan SAB Taman Adiyasa Kondisinya Tidak Berfungsi, Pelaksana Diduga Lepas Tanggungjawab

Sementara Camat Cisoka H. Hapid tidak terlalu banyak berkomentar, pemanggilan perangkat desa dan masyarakat semata-mata sebatas klarifikasi didampingi bersama Danramil, Kapolsek Cisoka dan Sekcam, masyarakat dan perangkat Desa RT/Rw, BPD, PLD, PD, LMP dan Karang Taruna untuk menyampaikan apa yang terjadi, jadi memang kita tidak menghadirkan kepala desa (Maryono – red) dan Bendahara, bertujuan agar masyarakat dan atau yang lain secara gamblang memberikan kejelasan, ucapnya.

Untuk keputusannya kita tunggu waktu besok, jadi hari ini sebatas klarifikasi saja, tutupnya.

Untuk perkembangan dalam pembahasan tersebut, Sayang tidak bisa mendapatkan keterangan dari ketua BPD Sumardi, PLD Ihsan dan PD Dodi lantaran telah bergegsan meninggalkan tempat di area Kantor Kecamatan Cisoka.

Semantara Ahmad Suhud selaku Direktur Exsekutif Lembaga BP2A2N angkat bicara, mengenai apa yang terjadi didalam persoalan Desa Jeungjing, ini suatu gambaran ketidak kedisipilnan sebagai pemimpin desa, dimana hak dan kewajiban sebagai pemimpin desa tidak mengedepankan kepentingan desanya, sehingga dimasa jabatannya 4 tahun kebelakang banyak polemik yang ranah persoalannya itu-itu saja, jadi tidak ada kemajuannya, bahkan cenderung banyak masalah, terang Suhud.

Foto : Ahmad Suhud Direktur Exsekutif Lembaga BP2A2N

Dari arahan untuk kader saja seolah-olah hanya sebatas lisan saja, dimana masyarakat yang notabene dibilang SDM nya kurang, pihak desa tidak pernah menggiring masyarakat untuk meningkatkan SDM mereka, jadi terkesan masa bodo, dan terbukti seharusnya anggaran hak insentif untuk mereka masih terkatung-katung, dan sekarang alasan keterbatasan SDM itu manjadi alibi mereka, ucapnya lagi.

Saya harap untuk Dinas DPMPD, Inspektorat Kab.Tangerang bahkan sampai bupati Tangerang Pak Ahmed Zaki Iskandar, agar Desa Jeungjing ini benar-benar harus diperhatikan dan diberikan tindakan tegas, karena menyangkut nama baik Kabupaten Tangerang, jangan sampai terkesan dimanja akibat tindakan tegas ynag kurang, karena hal seperti itu sama saja memberi ruang celah untuk melakukan tindakan korupsi Dana Desa, tutupnya.

(red)

Facebook Comments