Tangerang | derapfakta.com, Meski di ketahui akan diselesaikannya beberapa kegiatan fisik TA 2019 yang belum dikerjakan hingga saat ini, tidak itu saja dan sesuai fakta keterangan terkait permasalahan yang terjadi di Ds. Jeungjing Kec. Cisoka Kab.Tangerang, masalah juga ada di BOP BPD dan RT RW yang belum di cairkan, serta yang paling krusial sampai lambatnya Laporan Pertanggung Jawaban ADD Tahun 2019 yang belum diserahkan, Kades Jeungjing Maryono Caprie melalui bendahara desa Jeungjing (Aldi-red) mengatakan kalau semua akan diselesaikan terkait LPJ TA 2019 dan BOP BPD dan RT RW juga Insentif Kader Posyandu diselesaikan pada batas waktu sampai dengan tanggal 30 juli 2020, Dengan pernyataan tersebut pihak BPD dan RT RW dan para kader Posyandu sedikit lega.

****BACA JUGA Pemerintah Desa Jeungjing Berulah Kembali, LPJ TA 2019 Belum Diserahkan

Namun pernyataan tersebut hanya isapan jempol belaka, masalah BOP BPD dan RT RW di revisi kembali sampai dengan sebelum tanggal 17 agustus 2020 akan di selesaikan semuanya, dan menurut informasi peberian BOP pihak Rt/Rw saja yang baru diberikan, selanjutnya untuk BPD dan kader Posyandu belum diberikan.

“Seperti yang dijelaskan oleh Sumardi selaku ketua BPD Ds.Jeungjing, terkait BOP untuk perangkat desa Jeungjing, kami BPD, Rt/Rw dan Kader Posyandu yang belum menerima, serta LPJ TA 2019 juga belum diserahkan, dengan kewewenangan kami melaksanakan tugas selaku BPD, yakani dengan melayangkan surat dan memanggil kepala desa (Maryono Caprie, Red) untuk dimintai keterangan terkait permasalahan yang terjadi baik masalah BOP BPD dan RT RW yang belum di cairkan serta sampai lambatnya Laporan Pertanggung Jawaban ADD Tahun 2019.

Hingga hal ini mencuat dibeberapa media online, maka sesuai dengan wewenang dan Hak BPD untuk meminta keterangan pemerintahan desa terkait permasalahan desa, jelas informasi dari berbagai media nama desa jeungjing menjadi sorotan publik.

****BACA JUGA Tata Pemerintah Desa Jeungjing Carut-marut, Bukti Lemahnya Pengawasan Dari Dinas Terkait

Dan saya sudah menemui pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) kabupaten tangerang untuk mempertanyakan secara langsung kenapa BOP dan Insentif belum di cairkan, dan pada saat itu ternyata memang belum di cairkan karena menunggu APBDes Perubahannya, jadi belum dicairkan,” ucapnya pada Rabu (19/08/2020).

Meski beberapa kali media derapfakta.com ketua BPD tersebut mengelak untuk diwanwancarai, hingga berita ini diturunkan, Sumardi membenarkan kalau pemerintah Ds.Jeungjing belum menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2019.

Dan hingga saat ini honor BPD dan Insentif Kader Posyandu belum di cairkan, meski sudah memberikan pernyataan bahwa akan diselesaikan semua sebelum 17 Agustus, memang cair tapi hanya pihak Rt.Rw saja, untuk kami (BPD-red) beluam diberikan, jelas pihak desa sudah tidak amanah dengan ucapannya.

Polemik ini juga sudah diultimatum oleh pihak Inspektorat Kab.tangerang, jadi terkesan mengindahkan persoalan ini, terangnya.

Turunya BOP lantaran ketua RT dan RW se desa jeungjing terdengar kabar akan melakukan aksi untuk mendemo kantor desa jeungjing apabila upah mereka selama 6 bulan tidak dibayarkan sampai dengan 17 agustus 2020 lalu, dari desakan ketua RT dan RW akhirnya bendahara desa jeungjing mencairkan anggaran tersebut sebelum 17an kemarin, tapi kami BPD dan Kader Posyandu yang belum diberikan, dan kami merasa seperti dipermainkan, saya juga tidak tau mengapa sampai menahan anggaran kami yang notabene sudah dicaikan dan di ACC di rekening BJB, ini ada apa, kesal Sumardi.

" Kenyataan kami sudah kroscek ke DPMPD kalau anggaran honor BPD dan Insentif kader posyandu sudah di ACC dan sudah ada di rekening BJB, jelasnya.

Ini ada apa sebenarnya di balik penahanan uang yang menjadi hak kami tersebut, kami sepakat untuk menunggu Honor BPD sampai dengan hari senin nanti (24/08/2020), apabila tidak terselesaikan juga maka kami akan mengambil sikap, sementara tentang LPJ yang belum di laporkan kepada DPMPD kami sudah memberikan peringatan kepada kepala desa bahkan kami telah mengawasi dan menegur terkait kegiatan desa baik melalui WA maupun secara langsung, jangankan ke DPMPD kepada pihak kami (BPD-red) belum juga ada laporannya,” paparnya dengan kesal.

(Red)

Facebook Comments