Tangerang | derapfakta.com, Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka  Kab. Tangerang masih menjadi sorotan, setelah diketahui adanya keterlambatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019, yang sampai bulan agustus 2020 ini belum juga dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) kabupaten tangerang.

“Melihat rekam jejak kades Jeungjing, pada bulan maret 2018 lalu, Maryono Chaprie pernah dipanggil oleh Polda Banten untuk dimintai keterangan klarifikasi terkait keterlambatan menyerahkan LPJ.

Dan entah lalai ataupun sengaja, untuk yang ke dua kalinya kades Jeungjing berulah kembali hingga sampai saat ini belum melakukan penyerahan LPJ ADD TA 2019 kepada instansi terkait.

****BACA JUGA Tata Pemerintah Desa Jeungjing Caeut-marut, Bukti Lemahnya Pengawasan Dari Dubas Terkait

Dan itu dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat desa jeungjing berinisial BS (52) mengatakan, terkait persoalan keterlambatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) anggaran dana desa yahun 2019, dan ini bukan yang pertama kali, hal yang sama pernah dilakukan pada tahun 2018, kalau tidak salah di bulan maret kepala desa Jeungjing pernah ada pemanggilan dari Polda Banten untuk memberikan klarifikasi, dan kelanjutanya saya tidak tahu, terangnya.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah desa jeungjing, dari keterlambatan penyerahan LPJ TA 2019, kegiatan fisik yang belum terealisasi, sehingga soal tersebut sampai keranah Inspektorat dengan melakukan pemanggilan serta kroscek kebenarannya dilapangan, ultimatum pun dijatuhkan kepada Kades Jeungjing.

Sedangkan Kasi pengelola keuangan desa bidang bangdes DPMPD, Hj Intan, menyampaikan (via WA-red) kepada salah datu tim awak media, Kalaupun ada keterlambatan LPJ harus diselesaikan secepatnya, semestinya bulan ke 3 tahun berjalan sudah di buat, karena sebagai persyaratan pengajuan dana desa tahap 2, pada jumat (14/08/2020).

“Menurut keterangan, dibulan ketiga tahun berjalan harusnya diselesaikan apabila LPJ desa ada keterlambatan, sementara sanksi pasti ada, untuk jenis sanksinya ya harus dilihat dulu hasil investigasi tim,” terangnya .

Gonjang-ganjing desa Jeungjing, Ahmad Suhud selaku Direktur Exsekutif BP2A2N singgung kepala desa Jeungjing, dengan keterlambatan melakukan Laporan Pertanggug Jawaban TA 2019 tersebut, terendus ada dugaan mark up anggaran dana desa, setelah kita amati selain bangunan gedung kantor desa yang terkesan mangkrak.

Foto : Bangunan Kantor Desa Jeungjing Yang terkesan Mangkrak
Foto : Bangunan Kantor Desa Jeungjing Yang terkesan Mangkrak

Terbukti ada bebapa kegiatan fisik yang semestinya rampung sebelum penyerahan LPJ TA 2019, namun hingga kini pula ada kegiatan fisik yang seharusnya rampung belum terlaksana, apalagi sampai BOP, Insentif pihak BPD Rt-Rw yang juga belum diberikan haknya.

Jangan setelah mendapatkan ultimatum oleh pihak Inspektorat Kab.Tangerang, dan hingga informasi tersebut muncul dipermukaan publik oleh beberapa media online, Kades Jeungjing baru ada niatan menyelesaikan kewajibanya untuk memberikan seperti BOP dan hak Insentif BPD, RT dan RW.

Untuk DPMPD Kab.Tangerang harus benar-benar ketat dalam melakukan ferikasi LPJ, karena ini cukup menjadi suatu pertanyaan publik, kenapa LPJ belum diserahkan anggaran desa masih bisa turun, apalahi ini yang dilakukan kepala desa jeungjing sudah dua kali, jadi kesanya ada kongkalingkong, paparnya.

Kami berharap Bapak Bupati Ahmed Zaki Iskandar agar turut meninjaun persoalan desa Jeungjing, karena ini menyangkut nama baik Kabupaten Tangerang, dan menurut saya sangat perlu dilakukan agar oknum-oknum kepala desa tidak ada celah untuk melakukan kecurangan dalam menggunakan anggaran dana desa, pungkasnya.

Facebook Comments