Tangerang | derapfakta.com, Dengan adanya kucuran Dana Desa yang selalu jadi sorotan publik dari berbagai media, dimana didalam pemerintah desa banyak menyimpan dinamika para oknum kades tergiring ke ranah Hukum atas dugaan melakukan penyelewengan dana desa.

Untuk mengatasi persoalan korupsi anggaran dana desa, Ahmad Suhud selaku Direktur Eksekutif Lembaga BP2A2N angkat bicara soal polemik di Pemerintahan Kab. Tangerang dimana adanya para oknum kades yang tersandung kasus Hukum akibat menyelewengkan anggran dana desa.

Gembar gembor terkait Ds. Jeungjing menurut Suhud, pengawasan dari Inspektorat Kab.Tangerang serta Dinas DPMPD Kab.Tangerang harus dimaksimalkan. Selain itu, perlu juga pengawasan terintegrasi antara pemerintah daerah dan pusat guna meminimalisir potensi kecurangan yang diambil dari aliran dana.

“Perlu adanya independensi di Inspektorat Daerah agar tidak ada intervensi yang dilakukan oleh kepala daerah terkait fungsi pengawasan yang dijalankan,” ucap Suhud, pada Rabu (12/8/2020)

Untuk saat ini yang tengah terjadi, di Ds. Jeungjing semakin menambah panjang daftar dana desa yang menjadi sasaran dugaan tindakan korupsi, lah sampai saat ini LPJ Tahun anggaran 2019 aja belum di serahkan, ada beberapa item bangunan fisik yang belum terealisasi, ini yang harus jadi perhatian khusus oleh dinas terkait, kenapa ini bisa terjadi, terang Suhud.

Semua terjadi dampak dari lemahnya pengawasan publik menjadi celah aman bagi pihak yang berniat mencurangi hak desa.

****BACA JUGA LPJ Tahun 2019 Belum Diserahkan: Diduga Pemdes Jeunjing Ada Penyalahgunaan Dana Desa

Latar belakang pelaku yang paling banyak terlibat korupsi di tingkat Desa adalah kepala Desa, Modus operandi yang digunakanpun bermacam-macam mulai dari penyalahgunaan anggaran, penggelapan anggaran, pembuatan laporan/kegiatan/proyek fiktif hingga penggelembungan harga.

Melihat pelemik yang terjadi, Desa Jeungjing memperlihatkan masih buruknya tata kelolah dana Desa bahkan kepala Desa dan perangkat desa yang seharusnya mengelolah dana Desa untuk kepentingan masyarakat justru menjadi bagian dari praktek penyimpangan.

Penyebab terjadinya praktek skandal korupsi dana desa

Dana Desa rentan disalahgunakan disebabkan beberapa hal, yaitu; pertama, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penyaluran dana Desa.

Harus dipahami, keterbatasan sumberdaya manusia dalam mengelola dana Desa yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik, pemeberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Jelas Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa belum dijalankan secara maksimal serta belum menjadi regulasi yang dapat menciptakan terjaminnya rasa keamanan terhadap proses penyaluran dan penggunaan dana Desa sehingga masih ada celah terjadi skandal korupsi dana Desa oleh kepala Desa dan perangkat desa.

Kita ketahui, Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD) yang dibentuk pada tahun 2017 yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan dana Desa belum ada gebrakan yang berarti dalam menghadapi korupsi dana Desa yang semakin lama semakin meningkat.

Serta kurang dilibatkanya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengwasan dana Desa.

Harus jadi perhatian, kurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana Desa dan terlibat aktif dibatasi. Padahal pada pasal Undang-Undang tentang desa telah diatur hak dan kewajiban masyarakat Desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan Desa.

Dengan terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini secara khusus mengarah pada teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa.

Rendahnya latarbelakang pendidikan dari kepala Desa dan perangkat Desa yang sangat berpengaruh terhadap tata kelola penggunaan dana desa.

Latar belakang pelaku yang paling banyak terlibat korupsi di tingkat Desa adalah kepala Desa.

(red)

Facebook Comments