Bandar Lampung | derapfakta com, Bagaikan lautan manusia, kerumunan masa yang tergabung dari 13 organisasi masyarakat (Ormas) yang berorasi di halaman kantor Gubernur Lampung, dalam melakukan aksi tersebut menolak aktivitas PT.LIP dikawasan Gunung Anak Krakatau (Gak),Senen (10/2/2020).

Ribuan masa dari 13 Ormas tersebut mengatas namakan Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Anak Krakatau, mereka terdiri dari : Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Pasukan Elit Inti Rakyat (PETIR), Forum Rakyat Lampung Selatan (PORLAS), Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan(HIMALs), Dewan Anak Adat (DAA), Geram Banten Indonesia, Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI), Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP), Laskar Inti Bersatu Antar Suku (LIBAS), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ikatan Showroom Motor Kalianda (ISMK), Tim Andalan Masyarakat Pasukan Inti Lampung (TAMPIL), serta Aliansi Masyarakat Raja basa ( AMR).

Agus selaku koordinator aksi dalam orasinya mengatakan, dalam aksi kami ini”

  • Pertama, meminta Pemerintah provinsi Lampung mencabut izin operasional PT.LIP melakukan aktivitas penambangan pasir hitam di kawasan Gunung Anak Krakatau (GAK).
  • Kedua, meminta kepada Pemerintah provinsi agar tidak menerbitkan kembali izin baru kepada perusahaan atau lembaga manapun walau dengan dalih apapun yang berkaitan Exploitasi Gunung Anak Krakatau (GAK).
  • Ketiga,memberikan batas waktu selama 10 hari terhitung sejak surat ini disampaikan kepada Pemerintah Provinsi untuk memenuhi tuntutan ini,bila pada sampai batas waktu yang ditentukan tuntutan ini belum dipenuhi,maka kami akan melaporkan ke DPRI dan Pemerintah pusat maka jangan salahkan kami bila masyarakat bertindak anarkis.

Setelah para demonstran menyampaikan orasinya ,tidak beberapa lama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung ,Kepala ESDM Provinsi Lampung serta Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung menemui para Demonstran.

Ketua Komisi II DPRD sekaligus Ketua Fraksi Partai NasDem Provinsi Wahrul Silalahi saat menemui peserta aksi mengatakan bahwa pihak Legislatif sudah sepakat dan berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian lingkungan ,serta sudah membuat rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk mencabut izin PT.LIP,jelasnya.

Sementara Kepala ESDM Provinsi Lampung ,Prihantono G Zain ditempat yang sama ditengah peserta aksi mengatakan,pihaknya menerima tuntutan dari masyarakat yang menggelar aksi dan siap untuk disampaikan kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti.Izin PT.LIP habis pada 28 Maret 2020 ini,kita terima tuntutan masyarakat,kita akan laporkan pada pimpinan,jelasnya.

Aksi para demonstran dalam rangka menyampaikan aspirasinya itu, berlangsung sejak Pukul 13.00WIB sampai pada Pukul 16.00 WIB berlangsung damai ,lancar,dan tertib.

Ditempat terpisah yang tak jauh dari peserta aksi,Ketua DPD PETIR Lampung Selatan Ikhsan Nur beserta Tulus Widodo selaku Korlap dan anggota lainnya saat dikonfirmasi menjelaskan, “kita lahir dari rakyat,maka sepatutnya kita membela wargayang berada di pesisir pantai Lampung Selatan,jangan sampai warga kita yang kena dampaknya dari penambangan pasir hitam Gunung Anak Krakatau(GAK) oleh PT.LIP.Maka kita menuntut Kepada Gubernur Lampung untuk mencabut izin penambangan tersebut ,katanya.

(Nur Ismail/Tulus Widodo).

Facebook Comments