Tangerang | derapfakta.com, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Peduli Lingkungan Indonesia (GPLI) meminta kepada penegak hukum setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap APBD 2018 yang diperuntukkan, untuk membeli lahan seluas 7000 meter persegi milik H Warsa di Kemiri, untuk perluasan SMPN 3 kemiri.

“Patut dicurigai. Lihat langsung kondisi lahan yang dibeli Pemkab tangerang untuk perluasan SMP 3 Kemiri. Akses menuju lokasi lahan sempit. Jarak ke jalan raya lumayan jauh. Patut dipertanyakan berapa harga tanah yang dibeli Pemkab tangerang. Padahal banyak lahan lain yang posisinya tak jauh dari jalan raya,” ungkap Ayi Abdullah Al Habsyi, Ketua Umum LSM GPLI kepada awak media (Sabtu, 21/9/2019).

Tak hanya itu, Ayi juga meminta agar penegak hukum juga memeriksa anggaran 2016 untuk membeli lahan di kawasan Ranca Labu guna pembangunan SMPN 3 Kemiri.

“Tahun 2016 pembelian pertama kali untuk membangun SMPN 3 Kemiri. Tolong diperiksa sekalian aparat penegak hukum. Inidkasinya sarat korupsi,” jelasnya.

(Tim)

Facebook Comments