KOTA TANGERANG SELATAN | derapfakta.com, Jaringan Indonesia Positiv (JIP) Iman Permana
menggelar Sosialisasi Tentang Permasalahan Pelayanan Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang bertempatan di Roti Bakar 88, tepatnya di Jl. Aria Putra no. 8, Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Senin (16/9) malam

Focal point Jaringan Indonesia Positiv (JIP) Tangerang Selatan Iman Permana mengungkapkapkan, “JIP adalah jaringan yang berfokus pada kesehatan atau Advokasi kebijakan pelayanan kesehatan yang humanis diseluruh indonesia. Disini kita akan membahas mengenai terkait Pengalihan Kartu Tanda Penduduk elecktronik (e – KTP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),”

Jadi sebelumnya kami memang
sudah mengetahui bahwa pasien – pasien yang berada di Tangsel ini awal untuk ingin mendapatkan akses layanan kesehatan di Rumah Sakit ini biasanya itu kebanyakan memakai BPJS..

“Kemudian karena kebijakan lokal mampu menganggarkan untuk pelayanan kesehatan, dan itu sekitar 1 tahun yang lalu kembali beralih ke
e-KTP yang dimana secara pelayanan memang lebih simple dan lebih efektif terutama yang lebih khusus mengakses pelayanan kesehatan pengobatan HIV AIDS,”

Dan itu bisa saja terjadi di pelayanan kesehatan pengobatan yang lain, paling engga gini gambarannya, ketika dahulu orang datang ke Rumah Sakit hanya cukup menggunakan e-KTP saat melakukan pendaftaran serta biaya administrasi, dan sekarang ketika beralih ke BPJS dia harus melakukan sistem rujukan terlebih dahulu yang dimana itu bisa memakan waktu paling lama itu dia harus menyediakan liburan selama 2 hari untuk mendapatkan akses pelayanan BPJS tersebut.

“Belum lagi yang baru memulai test ditahapan yang baru, mungkin yang pertama mereka harus bolak – balik ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan ke Rumah Sakit, dan kedua kesulitannya adalah bantuan dari BPJS yakni sistem 1 hari 1 poli atau 1 unit gawat darurat, jadi misalnya kalo dari pihak Rumah Sakit ingin melakukan pengecekan dilaboratorium itu masyarakat harus kembali lagi meminta rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit kan bisa dibilang itu sangat engga efektif. Dan yang ketiga kekhawatirannya adalah rencana peningkatan kenaikan BPJS itu sendiri hampir 2 kali lipat, paling tidak 3 hal ini yang menjadi dampak kekhawatiran kita sendiri,”

Di nasional kalo memang lokal mampu untuk menganggarkan seharus tidak mempersulit dan dibuat sistem yang lebih baik, belum lagi kalo kita membicarakan kerugian BPJS itu sendiri terutama masyarakat Tangsel waktu kemarin orang – orang sudah membiasakan awalnya membayar BPJS harus balik ke e-KTP akhirnya pasti ada kan yang melepaskan pembayaran BPJSnya, akhirnya karena dia sebelumnya memang mereka sudah membayar jadi harus melakukan pembayaran kembali.

“Dan itu kalo mamang tidak menjadi masalah dalam perekonomian masyarakatnya, BPJS umum ini kan untuk pendaftarannya 1 Kartu Keluarga jadi banyak juga kan terkadang bisa sampai 5 orang yang nilai pembayarannya pun sesuai Faskes kelasnya masing – masing,”

(Dedi)

Facebook Comments