Merasa Aduan Tidak di Respon, LSM Lipanham Akan Layangkan Surat ke Bupati Tangerang

Tangerang – derapfakta.com, Seyogyanya laporan dari masyarakat harus nya ada respon atau klarifikasi dari dinas yang bersangkutan sebab laporan masyarakat umum atau pun yang berbadan hukum mempunyai hak yang sama untuk mengawasi kinerja dinas terkait mengingat uang yang di pakai dari masyarakat juga.

Terkait hal tersebut tertuang dan di jamin oleh Undang-Undang KIP ( Keterbukaan Informasi Publik), tapi ini tidak berlaku bagi Dinas Tata Ruang dan Bangunan itu terbukti surat LSM Lipan yang pernah dilayangkan pada tertanggal 10 Desember 2018 lalu, sampai saat ini belum ada klarifikasi dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kab.Tangerang kata Darussamin selaku Sekjend Lipanham.

Maka dari itu kami layangkan surat kembali dan langsung kami tujukan kepada Bupati Tangerang, sebab besar kemungkinan kepala daerah tidak tahu ke bobrokan SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Tangerang dan ini salah satunya.

Menurut Darusamin, biasa nya kepala dinas itu melaporkan yang baik nya saja sedang kan yang jelek-jelak nya di simpan rapat rapat jadi dari itu kami layang surat ke Bupati biar beliau tau seperti ini lah keadaan yang sebenar nya, ucapnya.

Sesuai fakta dilapangan, proyek Pekerjaan Penataan Halaman dan ME Gedung Diklat Tangerang yang menelan anggaran hampir 5 Milyar ini di duga banyak kecurangan dan juga asal-asalan, ini terjadi akibat lemahnya pengawasan Dinas terkait dan ada dugaan pembiaran sehingga tidak sesuai dengan RAB yang di keluarkan dan di bikin oleh dinas tersebut ini terlihat dari hasil infestigasi kami dari LSM Lipanham.

Selama tidak curang dari 90 hari kalender selama itu pula kami tidak tidak pernah menemukan pengawas PPTK atau pun PPK di lokasi proyek tambah Darus.

“Dan untuk gelar perkara kami siap memberikan bukti bukti nya berupa photo dan vidio saat pekerjaan berlangsung maka dari itu kami meminta Bupati Tangerang segera melakukan Sidak dan lakukan pembongkaran, karena tidak menutup kemungkinan pembangunan tangga lif tersebut akan miring atau roboh.

Hal tersebut bisa terulang kembali seperti kejadian alam kasus stadion mini Kec.Panongan misalnya, terangnya lagi.

Jika seandainya Bupati tidak juga merespon surat kami, kemungkinan kami akan melakukan perlawan Hukum atau juga dengan cara demontrasi, tutup Darussamin.

[red]

Facebook Comments